Berita

Payung Hukum Kompetensi Khusus SDM dalam Implemetasi EAFM

Proses panjang tim National Working Group (NWG-2) yang dimotori oleh Direktorat Sumber daya Ikan DJPT-KP bersama WWF-Indonesia berbuah manis. Menteri Kelautan dan Perikanan, mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 9 tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Dalam Pengeloaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem. Permen-KP ini dihasilkan setelah berbagai proses panjang yang dilakukan oleh tim dalam kurun waktu 5 tahun. (baca: EAFM di Indonesia).

Berbagai rangkaian proses telah dilalui sampai pada keluarnya Permen-KP nomor 9. pada tanggal 27 September tahun 2013, diadakan workshop pengembangan SDM dalam Pengeloaan perikanan dengan pendekatan ekosistem. Workshop ini atas inisiasi WWF-Indonesia yang bekerjasama dengan BSDM-KP dan Direktorat SDI-DJPT. Workshop tersebut merumuskan dan menyepakati penggunaan modul penilaian kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator EAFM. Modul yang dihasilkan oleh tim NWG-2 tersebut, kemudian oleh BPSDM, Puslat, Direktorat SDI dan NWG-2 CTI-CFF  melakukan kerja sama menyusun Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3)-EAFM. (baca juga: Mengelola Perikanan Indonesia Berlandaskan EAFM)

Proses penyususanan SK3 oleh tim NWG-2 yang di inisiasi oleh WWF-Indonesia, dilaksanakan selama bulan september 2013 sampai dengan februari 2014. Setelah melalui proses penyusunan SK3 selanjutkan dilaksanakan Lokakarya kesepakatan standar kompetensi kerja – EAFM. Lokakarya dilaksanakan pada 13 Februari 2014 di bogor dengan melibatkan berbagai stakeholder guna mendapatkan masukan. pada draf dokumen SK3 EAFM, draft kemudian direvisi kembali oleh para tim penyusun berdasarkan masukan dan siap untuk di tetapkan guna didorong menjadi permen. (baca juga: Lokakarya Kesepakatan  Standar Kompetensi Kerja (SKK) EAFM)

Setelah berbagai rangkain proses lokakrya dan penyusuna draft SK3, Pada tanggal 17 Maret 2014 dilaksanakan penetapan SK3 EAFM. Penetapan dihadiri oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDM-KP), Dit. Lingkup Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perusahaan perikanan dan kelautan, asosiasi  perusahaan perikanan, fakultas perikanan dan kelautan dari beberapa universitas, serta lembaga swadaya masyarakat yang terbagi menjadi tim verifikator dan perumus. Kedua tim tersebut selanjutnya melakukan sidang pembahasan dan penetapan SK3 EAFM. (Baca juga: Indonesia Memimpin Inisatif Peningkatan Kapasitas SDM-EAFM di Dunia)

Dari serangkaian proses tersebutlah maka pada tanggal 5 Mei 2015, Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem di keluarkan. Permen-KP nomor 9 ini menjadi payung hukum guna menghadirkan sumber daya manusia di bidang pengeloaan perikanan yang berkompten. Diharpakan juga dengan adanya permen SK3 EAFM dapat mendukung upaya pengeloaan perikanan yang berkelanjutan dengan pendekatan ekosistem, semakin baik kedepan. Permen ini juga mendukung visi dan misi Pemerintah dibidang kelautan dan Perikanan yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim di dunia.


Klik disini untuk mengunduh :

Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem

Tidak ada komentar
Isi Komentar
 isi 8 digit karakter di sebelah kiri
Pilih bahasa :    

Kumpulan Penelitian EAFM Indonesia

Silakan berpartisipasi dalam EAFM Indonesia dengan memasukkan data dan tulisan Anda.
Kirimkan ke: eafm.id@gmail.com

Panjang pertama kali matang gonad (Lm) beberapa jenis ikan

  • Banyar (2013) : 18,03 FL

  • Barakuda (2013) : F:66.0 FL/ M:60.0 FL

  • Baronang (2013) : 24 cm

  • Bawal Hitam (2013) : 22-24 cm

  • Bawal Putih (2013) : 18 cm

  • Belanak (2013) : 24-26 cm

  • Butana (2013) : 18.0 FL

  • Cakalang (2013) : 40-41.9 cm

  • Gerotgerot (2013) : 40.0 cm

  • Kakap Merah (2013) : 42.9 FL

  • Kakap Putih (2013) : 29-60 cm

  • Kambing kambing (2013) : 14.0 TL

  • Kembung (2013) : 16,89 FL

  • Kepiting Bakau (2013) : 9-10 up CL/301-400 gr

  • Kerang Dara (2013) : M : 2.720-2.950 cm/ F:2.230-3.050 cm

  • Kerapu (2013) : 39 cm

  • Kuniran (2013) : F:13.6-14.3/ M:14.4-15.1 cm

  • Kurau (2013) : F:28.5-29 cm/ M:22.5-24.3 cm

  • Kurisi (2013) : F:15-18 cm

  • Kuwe (2013) : 42.0 SL

  • Layang (2013) : 16,21 FL

  • Layang Deles (2013) : Jantan : 19,6-20,1
    Betina : 19,8-20,3

  • Layaran (2013) : 156-250 cm

  • Lemuru (2013) : 15.0 cm
    Betina: 9,9 (TL)

  • Lencam (2013) : 45.3 cm

  • Mahi-mahi (2013) : 65 cm

  • Mata Tujuh (2013) : M:3.51-4.0/ F:4.01-4.5 cm

  • Pari (2013) : M:59.9-69.1 /F:59.9-69.1 cm

  • Pari Manta (2013) : 380-460 cm

  • Peperek (2013) : 13.0 SL

  • Rajungan (2013) : 7-9 cm (CL)

  • Selar Bentong (2013) : 20,80 FL

  • Selar Kuning (2013) : J: 13,9-14,2
    B: 13,5-13,8 (TL)

  • Slanget (2013) : Jantan : 13,9-14,6
    Betina : 13,1-13,8 (TL)

  • Tembang (2013) : 11,95 FL

  • Tenggiri (2013) : 40-45 cm

  • Teri Jengki (2013) : 6 cm

  • Teripang (2013) : 16 cm,184 gr

  • Tongkol (2013) : 35 cm

  • Tongkol Komo (2013) : 40-65 cm

  • Tongkol Krai (2013) : 29-30 cm

  • Tuna Albakor (2013) : 107.5 cm

  • Tuna Mata Besar (2013) : Jantan : 140,5-151,9
    Betina : 133,5-137,9(FL)

  • Tuna Sirip Biru (2013) : 140 cm

  • Tuna Sirip Kuning (2013) : 137,50 (FL)

KEPMEN KP NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG ESTIMASI POTENSI, JTB, DAN TINGKAT PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN DI WPP NRI
Over Exploited Fully Exploited Moderate
Jenis Ikan Potensi (Ton)
& Status Stok
JTB
Nasional 12.541.437 10.033.147

Pengunjung

Group Mailing List EAFM Indonesia

Komentar Pengunjung

  • alwi PPs STP jakarta pada Network Dalam Pengembangan EAFM di Indonesia

    sustainability dapat di realisasikan jika kesadaran sosial ekonomi dan lingkungan dapat sinergis dan berperan akan tetapi tantangan dari ketiga hal tersebut masih cukup sulit di aplikasikan

  • Pak Supardin pada Profil Perikanan Indonesia

    apakah profilnya bisa lebih dilengkapi lagi? tks

  • DANANJAYA pada Peluncuran website EAFM-Indonesia

    cukup menarik informasinya, mungkin perlu yang lebih ilmiah pemaparannya dan melalui suatu kajian agar mendekati kebenarannya.

  • Imran AMin pada Network Dalam Pengembangan EAFM di Indonesia

    EAFM hanya bisa diimplementasikan jika pemerintah sudah bisa mengubah paradigma penentuan potensi lestari sumberdaya perikanan kita. Mengubah dari pendekatan nasional based ke satuan pengelolaan perikanan terkecil. potensi lestari per WPP pun masih sangat bias nantinya, karena kelembagaan pengelolaan WPP itu sendiri masih berfragmentasi antara pusat propinsi dan kabupaten. Dalam menentukan potensi lestari tersebut pun tidak lagi menggunakan pendekatan linier dan single species, tapi mulai memperhatikan factor-factor yang mempengaruhi keberadaan kelimpahan ikan. misalnya nilai potensi lestri kawasan Teluk Jakarta, atau kawasan-kawasan lain yang indikator ekosistemnya bias terukur. Tidak seperti saat ini, yang jadi acuan kita hanya potemsi letari nasional... Kalau paradigma dasar ini sudah dirubah, maka penerapan EAFM akan menjadi sangat mudah... tinggal menentukan effort maksimal yang diperbolehkan berdasarkan informasi perluasan specific di atas.

2 orang
44 orang
202 orang
1728 orang
Kunjungi kami juga di: