Berita

KKP SIAP BERANTAS IUU FISHING DAN SEAFOOD FRAUD

Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan seafood fraud menjadi masalah serius Indonesia dan dunia. Eksploitasi hasil laut besar-besaran merajalela dimana-mana.  Kelestarian sumber daya ikan perairan laut dunia yang terancam saat ini membutuhkan peraturan global yang mengikat negara pengekspor hasil laut.

Gejala overfishing ditenggarai menaruh peran besar yang menjadi penyebab kepunahan ekosistem laut pada sejumlah perairan dunia akibat praktek IUU Fishing dan Seafood Fraud. Hal ini mendorong mayoritas negara di dunia merumuskan perlunya penerapan pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan melalui theCode of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) yang telah disepakati pada tahun 1995 dan sejumlah aturan internasional lain yang diadopsi.

Fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di suatu negara maupun secara internasional, termasuk didalamnya kegiatan penangkapan tanpa ijin dan tidak terlaporkan. Sedangkan seafood fraud adalah kegiatan yang dianggap dapat merusak kegiatan perekonomian melalui serangkaian pengelabuan terhadap konsumen.

Seafood fraud meliputi kegiatan mislabeling (pencantuman label atau informasi yang keliru), dan merubah tampilan fisik produk perikanan agar tampak tetap menarik meskipun sudah tiidak segar. Dikarenakan Amerika Serikat mengimpor lebih dari 90 % kebutuhan seafood setiap tahunnya, maka Pemerintah Amerika Serikat menaruh perhatian besar atas isu-isu yang terkait dengan IUU Fishing dan seafood fraud. 

Plh. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Agus Suherman mengatakan, Uni Eropa (UE) telah menerbitkan ketentuan dalam European Commission Regulation No. 1005/2008, dimana sejak 1 Januari 2010 semua produk hasil tangkapan ikan di laut yang dipasarkan ke Uni Eropa wajib disertai dokumen Catch Certificate (Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan/SHTI), yang menjamin bahwa produk perikanan tersebut bukan merupakan hasil kegiatan IUU Fishing. Implementasi SHTI tersebut telah dilaksanakan oleh Ditjen Perikanan Tangkap selaku Otoritas Kompeten dibantu 39 UPT Pusat/Daerah selaku Otoritas kompeten Lokal.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas IUU Fishing dan seafood fraud, antara lain melalui pemberlakuan pengetatan persyaratan ekspor perikanan oleh beberapa negara tujuan ekspor perikanan dunia. Persyaratan ekspor ini mencakup aspek keamanan pangan (food security) dan aspek ketertelusuran (traceability) produk perikanan yang harus dipatuhi oleh negara-negara pengekspor produk perikanan termasuk Indonesia. Negara tujuan ekspor produk perikanan juga telah mengeluarkan kebijakan market trade measure yang dalam pelaksanaanya terdapat persyaratan yang ketat sebelum produk perikanan masuk ke negara-negara seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. 

“Kebijakan KKP diapresiasi negara-negara dunia terkait keseriusan Indonesia dalam memberantas IUU fishing. Kami siap mengikuti rules yang diberlakukan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat, Indonesia sebagai negara kaya hasil laut membutuhkan peraturan yang dapat menjadi pagar dalam kegiatan ekspor laut, hal ini sekaligus dapat menjadi nilai plus Indonesia dalam memberantas IUU fishing dan seafood fraud,” jelas Agus disela-sela Pertemuan Koordinasi Teknis: Implementasi dan Antisipasi Indonesia untuk Ketentuan Traceability Produk Perikanan Tangkap: Catch Certificate (Uni Eropa) dan U.S. Seafood Traceability Program (Amerika Serikat) di Semarang.

Bentuk taat hukum Indonesia dilakukan melalui pelaksanaan SHTI secara transparan, efektif dan efisien melalui pemanfaatan Sistem Basis Data Terintegrasi pengelolaan Perikanan Tangkap (Database Sharing System). DSS ini bisa digunakan sebagai Tools pengendalian internal pengelolaan sumberdaya perikanan nasional serta memudahkan petugas verifikasi penerbitan SHTI sehingga produk yang akan diekspor ke Uni Eropa bebas terlibat kegiatan IUU Fishing.

Namun demikian, seiring dengan penerapan SHTI, beberapa isu dan masalah yang sering terjadi di lapangan dan menjadi hambatan dalam penerbitan SHTI. Hal ini perlu dicarikan solusi permasalahan agar kegiatan ekspor ke pasar UE tetap berjalan dengan baik dan lancar.

Berantas IUU fishing dan seafood fraud

Negara tujuan ekspor produk perikanan Indonesia, Amerika Serikat saat ini mulai menerapkan ketentuan baru terkait traceability dengan tujuan pemberantasan praktek IUU Fishing dan seafood fraud, Pada tanggal 17 Juni 2014 Pemerintah Amerika Serikat telah mengeluarkan Presidential Memorandum berjudul “Establishing a Comprehensive Framework to Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Seafood Fraud”.

Memorandum tersebut antara lain berisikan mengenai pembentukan suatu Gugus Tugas Kepresidenan untuk Penanggulangan IUU Fishing (Presidential Task Force on Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Seafood Fraud) atau biasa disebut dengan “Task Force/Gugus Tugas” yang pada pelaksanaannya melibatkan US Department of Commerce dan 12 badan federal lainnya yang terkait.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Gugus Tugas tersebut bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Amerika Serikat untuk menyusun suatu rekomendasi penanggulangan IUU Fishing secara terpadu. Sebagai entitas strategis, Gugus Tugas menjalankan beberapa tugas pokok, antara lain: (i) combating IUU Fishing and seafood fraud at international level; (ii) strengthening enforcement and enhancing enforcement tools; (iii) creating and expanding partnerships with non-federal entities to identify and eliminate seafood fraud and the sale of IUU seafood products in U.S. commerce; dan (iv) increasing information available on seafood products through additional traceability requirements.

Sebagai tindak lanjut dari Action Plan (Rekomendasi Task Force No.14 dan 15) Pemerintah Amerika Serikat telah mengeluarkan aturan U.S. Seafood Traceability Program. Ketentuan baru Pemerintah AS ini mengatur perdagangan produk perikanan yang masuk ke pasar Amerika Serikat untuk mematuhi standa rantai pasok produk seafood dari hulu hingga hilir.

Melalui National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Fisheries,  Pemerintah AS pada tanggal 3 Agustus 2016 telah mempublikasikan Final Rule : Trade Monitoring Procedures for Fishery Products; International Trade in Seafood; Permit Requirements for Importers and Exporters. Implementasi ketentuan baru ini efektif berlaku tanggal 20 September 2016.

Di bawah ketentuan ini, importir tunduk pada persyaratan perizinan, pelaporan, dan penyimpanan catatan disesuaikan dengan spesies atau grup spesies yang diimpor dan diintegrasikan dengan implementasi International Trade Data System (ITDS). Kewajiban bagi importir tersebut berimplikasi pada eksportir hasil perikanan Indonesia ke pasar AS dengan cara menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan bagi importir. National Marine and Fisheries Service (NMFS) telah membangun model form/blangko bagi pelaku usaha untuk mengimplementasikan sistem ketertelusuran.

“Saya harap Indonesia dapat cepat beradaptasi dalam perkembangan peraturan yang berlaku terkait penerapan penanggulangan IUU fishing dan seafood fraud guna menghindari hambatan teknis ekspor produk perikanan Indonesia khususnya ke pasar UE dan Amerika Serikat, serta dapat lebih memahami ketentuan dan persyaratan market measures ekspor produk perikanan yang telah berlaku. Sekali lagi saya tekankan, kami siap memerangi IUU fishing dan seafood fraud demi kelangsungan sumberdaya ikan yang berkelanjutan,” pungkas Agus. Pro/SA - SEMARANG (20/9)

 

Sumber: DJPT Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

http://www.djpt.kkp.go.id/read/kkp-siap-berantas-iuu-fishing-dan-seafood-fraud

Tidak ada komentar
Isi Komentar
 isi 8 digit karakter di sebelah kiri
Pilih bahasa :    

Kumpulan Penelitian EAFM Indonesia

Silakan berpartisipasi dalam EAFM Indonesia dengan memasukkan data dan tulisan Anda.
Kirimkan ke: eafm.id@gmail.com

Panjang pertama kali matang gonad (Lm) beberapa jenis ikan

  • Banyar (2013) : 18,03 FL

  • Barakuda (2013) : F:66.0 FL/ M:60.0 FL

  • Baronang (2013) : 24 cm

  • Bawal Hitam (2013) : 22-24 cm

  • Bawal Putih (2013) : 18 cm

  • Belanak (2013) : 24-26 cm

  • Butana (2013) : 18.0 FL

  • Cakalang (2013) : 40-41.9 cm

  • Gerotgerot (2013) : 40.0 cm

  • Kakap Merah (2013) : 42.9 FL

  • Kakap Putih (2013) : 29-60 cm

  • Kambing kambing (2013) : 14.0 TL

  • Kembung (2013) : 16,89 FL

  • Kepiting Bakau (2013) : 9-10 up CL/301-400 gr

  • Kerang Dara (2013) : M : 2.720-2.950 cm/ F:2.230-3.050 cm

  • Kerapu (2013) : 39 cm

  • Kuniran (2013) : F:13.6-14.3/ M:14.4-15.1 cm

  • Kurau (2013) : F:28.5-29 cm/ M:22.5-24.3 cm

  • Kurisi (2013) : F:15-18 cm

  • Kuwe (2013) : 42.0 SL

  • Layang (2013) : 16,21 FL

  • Layang Deles (2013) : Jantan : 19,6-20,1
    Betina : 19,8-20,3

  • Layaran (2013) : 156-250 cm

  • Lemuru (2013) : 15.0 cm
    Betina: 9,9 (TL)

  • Lencam (2013) : 45.3 cm

  • Mahi-mahi (2013) : 65 cm

  • Mata Tujuh (2013) : M:3.51-4.0/ F:4.01-4.5 cm

  • Pari (2013) : M:59.9-69.1 /F:59.9-69.1 cm

  • Pari Manta (2013) : 380-460 cm

  • Peperek (2013) : 13.0 SL

  • Rajungan (2013) : 7-9 cm (CL)

  • Selar Bentong (2013) : 20,80 FL

  • Selar Kuning (2013) : J: 13,9-14,2
    B: 13,5-13,8 (TL)

  • Slanget (2013) : Jantan : 13,9-14,6
    Betina : 13,1-13,8 (TL)

  • Tembang (2013) : 11,95 FL

  • Tenggiri (2013) : 40-45 cm

  • Teri Jengki (2013) : 6 cm

  • Teripang (2013) : 16 cm,184 gr

  • Tongkol (2013) : 35 cm

  • Tongkol Komo (2013) : 40-65 cm

  • Tongkol Krai (2013) : 29-30 cm

  • Tuna Albakor (2013) : 107.5 cm

  • Tuna Mata Besar (2013) : Jantan : 140,5-151,9
    Betina : 133,5-137,9(FL)

  • Tuna Sirip Biru (2013) : 140 cm

  • Tuna Sirip Kuning (2013) : 137,50 (FL)

Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan Keputusan Menteri KP No. 50/KEPMEN-KP/2017

O

F

M

Over Exploited Fully Exploited Moderate
Tabel SDI WPP-571
Jenis Ikan Status Stok
- Ikan pelagis kecil F
- Ikan pelagis besar F
- Ikan demersal M
- Ikan karang M
- Udang penaeid O
- Lobster O
- Kepiting O
- Rajungan F
- Cumi-cumi F
Tabel SDI WPP-572
Jenis Ikan Status Stok
- Ikan pelagis kecil F
- Ikan pelagis besar F
- Ikan demersal F
- Ikan karang M
- Udang penaeid O
- Lobster F
- Kepiting M
- Rajungan M
- Cumi-cumi M
Tabel SDI WPP-573
Jenis Ikan Status Stok
- Ikan pelagis kecil O
- Ikan pelagis besar O
- Ikan demersal M
- Ikan karang O
- Udang penaeid O
- Lobster F
- Kepiting M
- Rajungan F
- Cumi-cumi O
Tabel SDI WPP-711
Jenis Ikan Status Stok
- Ikan pelagis kecil O
- Ikan pelagis besar F
- Ikan demersal F
- Ikan karang O
- Udang penaeid F
- Lobster F
- Kepiting O
- Rajungan O
- Cumi-cumi O
Tabel SDI WPP-712
Jenis Ikan Status Stok
- Ikan pelagis kecil M
- Ikan pelagis besar F
- Ikan demersal F
- Ikan karang O
- Udang penaeid O
- Lobster O
- Kepiting F
- Rajungan F
- Cumi-cumi O
Tabel SDI WPP-713
Jenis Ikan Status Stok
- Ikan pelagis kecil O
- Ikan pelagis besar O
- Ikan demersal F
- Ikan karang O
- Udang penaeid F
- Lobster O
- Kepiting F
- Rajungan F
- Cumi-cumi O
Tabel SDI WPP-714
Jenis Ikan Status Stok
- Ikan pelagis kecil M
- Ikan pelagis besar F
- Ikan demersal F
- Ikan karang F
- Udang penaeid M
- Lobster O
- Kepiting O
- Rajungan F
- Cumi-cumi O
Tabel SDI WPP-715
Jenis Ikan Status Stok
- Ikan pelagis kecil M
- Ikan pelagis besar F
- Ikan demersal M
- Ikan karang M
- Udang penaeid F
- Lobster O
- Kepiting O
- Rajungan F
- Cumi-cumi O
Tabel SDI WPP-716
Jenis Ikan Status Stok
- Ikan pelagis kecil M
- Ikan pelagis besar F
- Ikan demersal M
- Ikan karang O
- Udang penaeid F
- Lobster F
- Kepiting O
- Rajungan F
- Cumi-cumi O
Tabel SDI WPP-717
Jenis Ikan Status Stok
- Ikan pelagis kecil F
- Ikan pelagis besar O
- Ikan demersal M
- Ikan karang F
- Udang penaeid M
- Lobster O
- Kepiting F
- Rajungan O
- Cumi-cumi O
Tabel SDI WPP-718
Jenis Ikan Status Stok
- Ikan pelagis kecil F
- Ikan pelagis besar F
- Ikan demersal F
- Ikan karang O
- Udang penaeid F
- Lobster F
- Kepiting F
- Rajungan F
- Cumi-cumi O

Pengunjung

Group Mailing List EAFM Indonesia

Komentar Pengunjung

  • alwi PPs STP jakarta pada Network Dalam Pengembangan EAFM di Indonesia

    sustainability dapat di realisasikan jika kesadaran sosial ekonomi dan lingkungan dapat sinergis dan berperan akan tetapi tantangan dari ketiga hal tersebut masih cukup sulit di aplikasikan

  • Pak Supardin pada Profil Perikanan Indonesia

    apakah profilnya bisa lebih dilengkapi lagi? tks

  • DANANJAYA pada Peluncuran website EAFM-Indonesia

    cukup menarik informasinya, mungkin perlu yang lebih ilmiah pemaparannya dan melalui suatu kajian agar mendekati kebenarannya.

  • Imran AMin pada Network Dalam Pengembangan EAFM di Indonesia

    EAFM hanya bisa diimplementasikan jika pemerintah sudah bisa mengubah paradigma penentuan potensi lestari sumberdaya perikanan kita. Mengubah dari pendekatan nasional based ke satuan pengelolaan perikanan terkecil. potensi lestari per WPP pun masih sangat bias nantinya, karena kelembagaan pengelolaan WPP itu sendiri masih berfragmentasi antara pusat propinsi dan kabupaten. Dalam menentukan potensi lestari tersebut pun tidak lagi menggunakan pendekatan linier dan single species, tapi mulai memperhatikan factor-factor yang mempengaruhi keberadaan kelimpahan ikan. misalnya nilai potensi lestri kawasan Teluk Jakarta, atau kawasan-kawasan lain yang indikator ekosistemnya bias terukur. Tidak seperti saat ini, yang jadi acuan kita hanya potemsi letari nasional... Kalau paradigma dasar ini sudah dirubah, maka penerapan EAFM akan menjadi sangat mudah... tinggal menentukan effort maksimal yang diperbolehkan berdasarkan informasi perluasan specific di atas.

  • Agussalim pada UNPATTI Ambon
    EAFM sangat aplikabel dan sesuai tuntutan kondisi untuk perikanan berkelanjutan. Tim EAFM Indonesia patut dapat apresiasi. secara pribadi saya mengucapkan terimakasih kepada Bpk James Abrahamsz (koordinator EAFM Wilayah Maluku/ Dosen Pascasarjana Unpatti Ambon) atas kesediaannya menjadi pembimbing penelitian saya tentang EAFM. dan terimakasih kepada Kanda Muhammad Yusuf (WWF-Indonesia) atas support dan inspirasinya untuk fokus penelitian kepada EAFM. Terimakasih pula kepada Bapk Prof. Samsu Alam (Unhas) atas laporan tentang EAFM Ikan terbang (ternayata EAFM aplikatif pula untuk spesies tertentu). EAFM seharusnya menjadi roadmap pengelolaan perikanan, dan segenap praktisi, akademisi dan pengambil kebijakan perikanan harus menguasai ini.
0 orang
47 orang
193 orang
10159 orang
Kunjungi kami juga di: