Berita

Status Stok Ikan 2016 dan Implikasi Pengelolaan untuk Keberlanjutan Perikanan

Jumlah stok sumber daya ikan (SDI) Indonesia pada tahun 2016 yang dilansir oleh Balai Riset Perikanan Laut pada medio 2017 menunjukkan kenaikan, yaitu menjadi 12,54 juta ton, sementara status stoknya menunjukkan peningkatan status stok yang masih berada dalam kondisi baik menjadi 18.2% (tahun sebelumnya sebesar 12.1%). Perubahan status stok ikan Indonesia ini memberikan beberapa implikasi kegiatan yang harus di pertimbangkan untuk memastikan keberlanjutan sumberdaya perikanan dan kesejahteraan masyarakat. berupa: 1) Peningkatan kualitas data perikanan, 2) Pengaturan pemanfaatan untuk stok perikanan yang mengalami tangkap penuh dan tangkap lebih, serta 3) Pelaksanaan pengelolaan kolaboratif dan knowledge management system.

Informasi ini diperoleh dari hasil pertemuan para pemerhati EAFM, yang dilaksanakan di Ruang EDTC – PKSPL IPB Bogor, 16 Juni 2017. Diskusi dalam pertemuan ini dikemas dalam bentuk “Kopdar” atau Kopi Darat, istilah yang sering digunakan oleh para pemerhati EAFM-Indonesia. Pertemuan kali ini adalah Kopdar yang ke-6. Nara sumber dalam pertemuan ini adalah Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan DJPT, Reza Shah Pahlevi, Ph.D, dan Ketua KOMNAS KAJISKAN, Prof. Indra jaya, kemudian diskusi difasilitasi oleh Dekan FPIK-IPB, Dr. Luky Adrianto. Hadir pula memberikan sambutan adalah Bapak Dirjen Perikanan Tangkap, Ir. Sjarief Widjaya, Ph.D, FRINA. Pertemuan ini dihadiri oleh kurang lebih 60 orang partisipan.

Selain itu secara umum perlu dilaksanakan pengelolaan perikanan yang mencakup perencanaan, pengkajian stok SDI, alokasi SDI,  alokasi pemanfaatan, implementasi instrumen pengelolaan secara kolaboratif, monitoring dan penegakan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip keberlanjutan perikanan serta kebijakan nasional bidang perikanan.

Penguatan Dirjen Perikanan Tangkap sebagai national fisheries management authority yang didampingi oleh Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan (KOMNAS KAJISKAN) sebagai National Fisheries Scientific Comittee.  Keputusan otoritas nasional perikanan mengacu pada rekomendasi  KOMNASKAJISKAN khususnya yang terkait dengan alokasi SDI, alokasi effort dan kuota hasil tangkapan menurut WPP.   Implementasi di tingkat WPP dikoordinasikan oleh Lembaga Pengelolaan WPP yang didampingi oleh komite ilmiah WPP.   Setiap 2 tahun,  KOMNAS KAJISKAN melakukan pertemuan ilmiah bersama Komite Ilmiah WPP untuk mengevaluasi implementasi pengelolaan perikanan WPP dan nasional, yang hasilnya akan diberikan sebagai rekomendasi mengikat kepada otoritas perikanan nasional dan dibahas melalui Forum Evaluasi Perikanan Tangkap Nasional.

Selanjutnya agar pengelolaan perikanan dapat terlaksana dengan baik, maka beberapa implikasi pengelolaan perlu dipertimbangkan:

  1. Peningkatan kualitas data perikanan

Metode pengkajian stok ikan terus perlu disempurnakan melaluii peningkatan model 3 menjadi model 4 dan model 5 sesuai dengan kategori model pengkajian stok ikan (NOAA, 2017).  Peningkatan model ini melibatkan Komite Ilmiah WPP khususnya terkait dengan pengumpulan data SDI menurut spesies, ukuran dan umur serta pertimbangan ekosistem.

Selain itu perlu adanya integrasi yang terkoordinasi dengan baik tentang pengumpulan data baik yang dilakukan oleh pemerintah melalui program enumerator dan observer,  perguruan tinggi dan lembaga riset,  serta NGO.  Integrasi dan koordinasi data di tingkat WPP dilakukan melalui Komite Ilmiah WPP dan integrasi tingkat nasional dilakukan melalui Komnasjiskan.   Komnasjiskan menyusun protokol pengumpulan data yang diperlukan untuk kepentingan pengkajian stok ikan dan penentuan instrumen pengelolaan perikanan.

Permasalahan

  1. Data logbook dan observer onboard belum digunakan dalam perhitungan pendugaan stok ikan
  2. Pendugaan stok masih memfokuskan pada data statistik perikanan dan pengumpulan hidroakustik, belum memperhitungkan informasi biologi ikan
  3. Pengumpulan data stok ikan hanya berdasar dari data Balai Riset Perikanan Laut, sementara ada potensi kontribusi dari universitas dan LSM yang memiliki fokus di bidang perikanan di tiap WPP

Rekomendasi

  1. kepatuhan dan keakuratan data logbook serta kompetensi, coverage dan keakuratan data observer onboard masih perlu ditingkatkan
  2. pengumpulan data biologi ikan perlu digunakan sebagai komparasi dan konfirmasi atas metode pendugaan stok yang saat ini dilakukan
  3. KOMNAS KAJISKAN perlu mengkoordinasi penyusunan panduan pengumpulan data perikanan untuk menyeragamkan data dan mengakomodasi kontribusi data dari stakeholder dalam pendugaan stok ikan, termasuk menyiapkan sistem yang mendukung desentralisasi di masa depan
  4. koordinasi dan kerjasama dlm rangka pengawalan program one data KKP untuk menghasilkan pencatatan data landing yang lebih baik oleh enumerator yang terstandardisasi
  1. Pengaturan pemanfaatan untuk stok perikanan yang mengalami tangkap penuh dan tangkap lebih

Permasalahan:

  1. Masih adanya bantuan dan subsidi perikanan yang berkontribusi terhadap overcapacity dan overfishing
  2. Perikanan skala kecil mendominasi upaya penangkapan (96%) tetapi belum ada rencana pengelolaan
  3. Kurang terintegrasinya langkah memulihkan ekosistem dan melakukan langkah konservasi dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya perikanan

Rekomendasi

  1. Menyusun regulasi yang mengatur bantuan dan subsidi di bidang perikanan agar tepat sasaran kepada perikanan skala kecil, serta tidak berkontribusi terhadap overcapacity dan overfishing
  2. Menyusun harvest strategy untuk seluruh perikanan di Indonesia serta meng-encourage beberapa pilot testing Rights Based Fishery Management berbasis aturan yang ada di komunitas lokal dan masyarakat adat yang dilengkapi dengan harvest strategy sebagai contoh awal untuk pengelolaan perikanan skala kecil
  3. Melakukan sosialisasi  formulasi dan metode perhitungan alokasi SDI yang merupakan turunan dari estimasi stok yang dihitung oleh KOMNASKAJISKAN yang nantinya akan menjadi dasar bersama dalam pemberian alokasi usaha (izin) di masing-masing wilayah. Dasar perhitungan alokasi bersama pusat dan daerah ini akan dikontrol dalam satu kendali aplikasi perizinan SIMKADA yang terintegrasi dan transparan
  4. Mengalokasikan lebih banyak sumberdaya dan dukungan berupa kebijakan untuk pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem, melalui pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan yang disusun dengan pendekatan EAFM 
  1. Pelaksanaan pengelolaan kolaboratif dan knowledge management system

Perlu disusun platform monitoring perikanan di tingkat WPP yang mencakup monitoring status SDI,  status habitat, kualitas teknologi penangkapan ikan, kondisi sosial, ekonomi dan kualitas implementasi kebijakan pengelolaan perikanan.  Program monitoring ini dilakukan secara sistematik,  long term dan mencakup pula upaya peningkatan kapasitas Komite Ilmiah WPP melalui program WPP Research Grant yang dikoordinasikan oleh Badan Riset dan SDM KP.

Permasalahan:

  1. Pengelolaan kolaboratif belum didukung secara formal untuk dapat dikoordinasikan dalam mendukung rencana kerja pengelolaan perikanan
  2. Lembaga Pengelola Perikanan di tingkat WPP belum mendapatkan masukan yang komprehensif dari stakeholder lokal dalam pengelolaan perikanan
  3. Pendanaan Lembaga Pengelola Perikanan di tingkat WPP secara berkelanjutan belum teridentifikasi
  4. Kurang terintegrasinya dukungan kajian berbasis ekosistem dalam mendukung aktivitas pengelolaan sumberdaya perikanan

Rekomendasi

  1. Memformalkan skema kelembagaan sekretariat pengelola WPPNRI melalui Keputusan/Peraturan Menteri yang akan menjadi dasar operasionalisasi lembaga pengelola WPPNRI
  2. Memformalkan skema kelembagaan dan kolaborasi kerja National Working Group on Ecosystem Approach to Fisheries Management melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, termasuk juga skema Learning Center di tiap tiap WPP
  3. Memastikan agar Learning Center di tiap WPP dilibatkan dalam setiap pembuatan keputusan di Lembaga Pengelola Perikanan di tingkat WPP menggunakan indikator EAFM dalam upaya untuk mendukung desentralisasi
  4. Mengidentifikasi skema untuk memastikan ada kontribusi dari sektor swasta dan pihak lain agar dapat ikut terlibat dalam pembiayaan pengelolaan, baik melalui skema biaya perijinan maupun skema FMA grant;
  5. Dalam jangka panjang perlu ada mekanisme pendanaan yang dihasilkan dari mekanisme pengelolaan perikanan di WPP.
Tidak ada komentar
Isi Komentar
 isi 8 digit karakter di sebelah kiri
Pilih bahasa :    

Kumpulan Penelitian EAFM Indonesia

Silakan berpartisipasi dalam EAFM Indonesia dengan memasukkan data dan tulisan Anda.
Kirimkan ke: eafm.id@gmail.com

Panjang pertama kali matang gonad (Lm) beberapa jenis ikan

  • Banyar (2013) : 18,03 FL

  • Barakuda (2013) : F:66.0 FL/ M:60.0 FL

  • Baronang (2013) : 24 cm

  • Bawal Hitam (2013) : 22-24 cm

  • Bawal Putih (2013) : 18 cm

  • Belanak (2013) : 24-26 cm

  • Butana (2013) : 18.0 FL

  • Cakalang (2013) : 40-41.9 cm

  • Gerotgerot (2013) : 40.0 cm

  • Kakap Merah (2013) : 42.9 FL

  • Kakap Putih (2013) : 29-60 cm

  • Kambing kambing (2013) : 14.0 TL

  • Kembung (2013) : 16,89 FL

  • Kepiting Bakau (2013) : 9-10 up CL/301-400 gr

  • Kerang Dara (2013) : M : 2.720-2.950 cm/ F:2.230-3.050 cm

  • Kerapu (2013) : 39 cm

  • Kuniran (2013) : F:13.6-14.3/ M:14.4-15.1 cm

  • Kurau (2013) : F:28.5-29 cm/ M:22.5-24.3 cm

  • Kurisi (2013) : F:15-18 cm

  • Kuwe (2013) : 42.0 SL

  • Layang (2013) : 16,21 FL

  • Layang Deles (2013) : Jantan : 19,6-20,1
    Betina : 19,8-20,3

  • Layaran (2013) : 156-250 cm

  • Lemuru (2013) : 15.0 cm
    Betina: 9,9 (TL)

  • Lencam (2013) : 45.3 cm

  • Mahi-mahi (2013) : 65 cm

  • Mata Tujuh (2013) : M:3.51-4.0/ F:4.01-4.5 cm

  • Pari (2013) : M:59.9-69.1 /F:59.9-69.1 cm

  • Pari Manta (2013) : 380-460 cm

  • Peperek (2013) : 13.0 SL

  • Rajungan (2013) : 7-9 cm (CL)

  • Selar Bentong (2013) : 20,80 FL

  • Selar Kuning (2013) : J: 13,9-14,2
    B: 13,5-13,8 (TL)

  • Slanget (2013) : Jantan : 13,9-14,6
    Betina : 13,1-13,8 (TL)

  • Tembang (2013) : 11,95 FL

  • Tenggiri (2013) : 40-45 cm

  • Teri Jengki (2013) : 6 cm

  • Teripang (2013) : 16 cm,184 gr

  • Tongkol (2013) : 35 cm

  • Tongkol Komo (2013) : 40-65 cm

  • Tongkol Krai (2013) : 29-30 cm

  • Tuna Albakor (2013) : 107.5 cm

  • Tuna Mata Besar (2013) : Jantan : 140,5-151,9
    Betina : 133,5-137,9(FL)

  • Tuna Sirip Biru (2013) : 140 cm

  • Tuna Sirip Kuning (2013) : 137,50 (FL)

Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan Keputusan Menteri KP No. 50/KEPMEN-KP/2017

O

F

M

Over Exploited Fully Exploited Moderate
Tabel SDI WPP-571
Jenis Ikan Status Stok
- Ikan pelagis kecil F
- Ikan pelagis besar F
- Ikan demersal M
- Ikan karang M
- Udang penaeid O
- Lobster O
- Kepiting O
- Rajungan F
- Cumi-cumi F
Tabel SDI WPP-572
Jenis Ikan Status Stok
- Ikan pelagis kecil F
- Ikan pelagis besar F
- Ikan demersal F
- Ikan karang M
- Udang penaeid O
- Lobster F
- Kepiting M
- Rajungan M
- Cumi-cumi M
Tabel SDI WPP-573
Jenis Ikan Status Stok
- Ikan pelagis kecil O
- Ikan pelagis besar O
- Ikan demersal M
- Ikan karang O
- Udang penaeid O
- Lobster F
- Kepiting M
- Rajungan F
- Cumi-cumi O
Tabel SDI WPP-711
Jenis Ikan Status Stok
- Ikan pelagis kecil O
- Ikan pelagis besar F
- Ikan demersal F
- Ikan karang O
- Udang penaeid F
- Lobster F
- Kepiting O
- Rajungan O
- Cumi-cumi O
Tabel SDI WPP-712
Jenis Ikan Status Stok
- Ikan pelagis kecil M
- Ikan pelagis besar F
- Ikan demersal F
- Ikan karang O
- Udang penaeid O
- Lobster O
- Kepiting F
- Rajungan F
- Cumi-cumi O
Tabel SDI WPP-713
Jenis Ikan Status Stok
- Ikan pelagis kecil O
- Ikan pelagis besar O
- Ikan demersal F
- Ikan karang O
- Udang penaeid F
- Lobster O
- Kepiting F
- Rajungan F
- Cumi-cumi O
Tabel SDI WPP-714
Jenis Ikan Status Stok
- Ikan pelagis kecil M
- Ikan pelagis besar F
- Ikan demersal F
- Ikan karang F
- Udang penaeid M
- Lobster O
- Kepiting O
- Rajungan F
- Cumi-cumi O
Tabel SDI WPP-715
Jenis Ikan Status Stok
- Ikan pelagis kecil M
- Ikan pelagis besar F
- Ikan demersal M
- Ikan karang M
- Udang penaeid F
- Lobster O
- Kepiting O
- Rajungan F
- Cumi-cumi O
Tabel SDI WPP-716
Jenis Ikan Status Stok
- Ikan pelagis kecil M
- Ikan pelagis besar F
- Ikan demersal M
- Ikan karang O
- Udang penaeid F
- Lobster F
- Kepiting O
- Rajungan F
- Cumi-cumi O
Tabel SDI WPP-717
Jenis Ikan Status Stok
- Ikan pelagis kecil F
- Ikan pelagis besar O
- Ikan demersal M
- Ikan karang F
- Udang penaeid M
- Lobster O
- Kepiting F
- Rajungan O
- Cumi-cumi O
Tabel SDI WPP-718
Jenis Ikan Status Stok
- Ikan pelagis kecil F
- Ikan pelagis besar F
- Ikan demersal F
- Ikan karang O
- Udang penaeid F
- Lobster F
- Kepiting F
- Rajungan F
- Cumi-cumi O

Pengunjung

Group Mailing List EAFM Indonesia

Komentar Pengunjung

  • alwi PPs STP jakarta pada Network Dalam Pengembangan EAFM di Indonesia

    sustainability dapat di realisasikan jika kesadaran sosial ekonomi dan lingkungan dapat sinergis dan berperan akan tetapi tantangan dari ketiga hal tersebut masih cukup sulit di aplikasikan

  • Pak Supardin pada Profil Perikanan Indonesia

    apakah profilnya bisa lebih dilengkapi lagi? tks

  • DANANJAYA pada Peluncuran website EAFM-Indonesia

    cukup menarik informasinya, mungkin perlu yang lebih ilmiah pemaparannya dan melalui suatu kajian agar mendekati kebenarannya.

  • Imran AMin pada Network Dalam Pengembangan EAFM di Indonesia

    EAFM hanya bisa diimplementasikan jika pemerintah sudah bisa mengubah paradigma penentuan potensi lestari sumberdaya perikanan kita. Mengubah dari pendekatan nasional based ke satuan pengelolaan perikanan terkecil. potensi lestari per WPP pun masih sangat bias nantinya, karena kelembagaan pengelolaan WPP itu sendiri masih berfragmentasi antara pusat propinsi dan kabupaten. Dalam menentukan potensi lestari tersebut pun tidak lagi menggunakan pendekatan linier dan single species, tapi mulai memperhatikan factor-factor yang mempengaruhi keberadaan kelimpahan ikan. misalnya nilai potensi lestri kawasan Teluk Jakarta, atau kawasan-kawasan lain yang indikator ekosistemnya bias terukur. Tidak seperti saat ini, yang jadi acuan kita hanya potemsi letari nasional... Kalau paradigma dasar ini sudah dirubah, maka penerapan EAFM akan menjadi sangat mudah... tinggal menentukan effort maksimal yang diperbolehkan berdasarkan informasi perluasan specific di atas.

  • Agussalim pada UNPATTI Ambon
    EAFM sangat aplikabel dan sesuai tuntutan kondisi untuk perikanan berkelanjutan. Tim EAFM Indonesia patut dapat apresiasi. secara pribadi saya mengucapkan terimakasih kepada Bpk James Abrahamsz (koordinator EAFM Wilayah Maluku/ Dosen Pascasarjana Unpatti Ambon) atas kesediaannya menjadi pembimbing penelitian saya tentang EAFM. dan terimakasih kepada Kanda Muhammad Yusuf (WWF-Indonesia) atas support dan inspirasinya untuk fokus penelitian kepada EAFM. Terimakasih pula kepada Bapk Prof. Samsu Alam (Unhas) atas laporan tentang EAFM Ikan terbang (ternayata EAFM aplikatif pula untuk spesies tertentu). EAFM seharusnya menjadi roadmap pengelolaan perikanan, dan segenap praktisi, akademisi dan pengambil kebijakan perikanan harus menguasai ini.
3 orang
42 orang
204 orang
11107 orang
Kunjungi kami juga di: